Wacana penerapan sistem ganjil genap di ruas Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan kembali mencuat. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menyuarakan dorongan ini dengan alasan utama: kemacetan yang makin menggila di kawasan tersebut. Sebagai salah satu koridor sibuk dengan padatnya perkantoran dan akses utama dari dan menuju kawasan Cilandak serta sekitarnya, TB Simatupang memang jadi wajah lain dari riweuhnya lalu lintas Jaksel.
FKBI, lewat ketuanya Tulus Abadi, menyatakan bahwa ganjil genap bukan sekadar wacana gaya-gayaan. Ia membeberkan hitungan realistis: jika diterapkan dengan konsisten, sistem ini bisa mengurangi kepadatan mobil pribadi hingga 40 sampai 45 persen. Angka itu bukan main-main, apalagi kalau digabung dengan strategi dorongan pemanfaatan transportasi umum seperti Transjakarta dan MRT yang melintas di jalur dekat situ.
Tulus menyindir kebijakan sementara Pemprov DKI yang justru ingin memangkas trotoar demi pelebaran jalan. Buat pejalan kaki yang udah capek berjuang dapet ruang aman, rencana ini kedengerannya absurd. Apalagi kalau tujuannya cuma biar kendaraan pribadi bisa lewat lebih lancar. Kata Tulus, “Pemangkasan trotoar itu bentuk keberpihakan yang salah arah. Masa demi mobil, pejalan kaki dikorbankan?”
Ganjil Genap di TB Simatupang Dinilai Bisa Tekan Kemacetan Signifikan
Wilayah TB Simatupang memang udah lama jadi PR buat manajemen lalu lintas Jakarta. Posisinya yang strategis, tapi di saat yang sama sering dikepung proyek galian, bikin jalanan ini selalu padat. Apalagi pas jam pergi kerja atau pulang kantor. Ribuan mobil dari berbagai arah numpuk di jalur ini, menciptakan antrean kendaraan yang mengular sampai flyover Ampera.
FKBI menyebut kalau ganjil genap bisa dijalankan dengan disiplin di jalur ini, maka beban kendaraan harian bisa dikurangi cukup drastis. Warga pun bakal lebih terdorong buat beralih ke angkutan umum. Masuk akal, karena Transjakarta udah punya beberapa koridor yang melewati Simatupang, dan stasiun MRT juga nggak jauh-jauh amat dari titik kemacetan.
Transportasi massal, menurut FKBI, seharusnya jadi prioritas utama. “Kalau sistem ganjil genap dibarengi perbaikan akses ke MRT dan Transjakarta, masyarakat bisa dapet alternatif yang layak. Nggak cuma disuruh ninggalin mobil tapi nggak dikasih opsi nyaman,” ujar Tulus dalam pernyataannya.
Warga Protes Pemangkasan Trotoar: Prioritasnya Salah
Rencana pemerintah untuk memangkas sebagian trotoar sebagai solusi pelebaran jalan malah dapet kritikan keras. Banyak pihak menilai kebijakan ini nggak peka sama kebutuhan warga, terutama pejalan kaki dan pengguna moda aktif seperti pesepeda. Trotoar udah jadi rebutan sejak lama, dan sekarang mau dikurangi lagi?
FKBI dengan tegas menyatakan bahwa trotoar adalah hak publik yang nggak boleh dikorbankan demi kelancaran mobil pribadi. Kalau pemerintah tetep ngotot, ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada kelompok tertentu dan bukannya solusi jangka panjang. “Trotoar bukan ruang sisa. Dia ruang utama buat sebagian warga yang berjalan kaki tiap hari, terutama anak sekolah, lansia, dan pekerja sektor informal,” jelas Tulus.
Sebagai gantinya, FKBI justru menuntut agar Pemprov DKI lebih berani bikin keputusan strategis yang membatasi kendaraan pribadi. Mereka mengingatkan bahwa kota ini butuh pergeseran paradigma transportasi, bukan sekadar tambal sulam solusi jangka pendek.
Alternatif Solusi: Dorong Pengguna Migrasi ke Transportasi Umum
Kebijakan ganjil genap bukan cuma soal membatasi akses mobil, tapi juga membuka ruang baru buat solusi kolektif. Kalau warga nggak bisa lewat jalan tertentu karena plat nomornya ganjil atau genap, maka logisnya mereka perlu pilihan transportasi lain yang efisien.
Itulah kenapa FKBI juga nyorotin pentingnya integrasi transportasi massal yang makin terjangkau, bisa diandalkan, dan terhubung dengan titik-titik pemukiman serta perkantoran di selatan Jakarta. Jalur MRT dan Transjakarta yang saling mengisi, ditambah fasilitas pendukung seperti feeder bus, shelter nyaman, dan waktu tempuh yang kompetitif, bisa jadi solusi permanen buat macet Jakarta.
“Kebijakan yang baik itu harus menyentuh akar masalah. Bukan sekadar kasih jalan tambahan buat mobil lewat, tapi bikin masyarakat sadar dan mau pindah ke moda publik. Dan itu cuma bisa terjadi kalau moda publiknya sendiri udah layak,” tambah Tulus.
Apakah Pemprov DKI Akan Dengerin?
Pertanyaannya sekarang: apakah Pemprov DKI bakal menanggapi serius usulan dari FKBI ini? Mengingat wacana ganjil genap di Simatupang sebenarnya udah lama muncul tapi nggak juga dijalanin. Apakah kali ini bisa jadi momentum?
Respons resmi dari pihak Dishub DKI belum keluar saat berita ini dirilis, namun sebelumnya mereka sempat menyebutkan bahwa proyek pemangkasan trotoar di TB Simatupang merupakan langkah taktis jangka pendek karena ada galian dan penyempitan jalur akibat proyek infrastruktur. Tapi, tetap aja kebijakan yang dianggap mengorbankan ruang publik harus ditinjau ulang.
Selama ini, penanganan kemacetan di Jakarta cenderung bersifat reaktif. Ada macet, tambah lajur. Ada antrean, suruh buka jalur motor. Tapi solusi yang lebih berani, seperti pembatasan kendaraan dan pembenahan transportasi massal, jarang dilakukan dengan konsisten. Dan warga, akhirnya, cuma bisa pasrah di tengah jalanan yang macet tiap hari.
Kalau FKBI bener, sistem ganjil genap di TB Simatupang bukan cuma solusi lalu lintas. Ini bisa jadi titik balik menuju budaya mobilitas baru di Jakarta Selatan. Bukan Jakarta yang dikendalikan mobil, tapi Jakarta yang memihak warganya.
Sumber: ANTARA News – Kurangi Kemacetan, DKI Diminta Terapkan Ganjil Genap di TB Simatupang – 24 Agustus 2025
